Banda Aceh – Desakan agar Pemerintah Aceh membangun sistem jaminan kesehatan mandiri semakin menguat. Jaringan Aneuk Syuhada menilai ketergantungan pada BPJS Kesehatan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal.
Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Kabupaten Aceh Utara, Muchlis Sayed Adnan yang akrab disapa Yulis, menegaskan bahwa sudah saatnya Aceh mengambil langkah strategis dengan merancang sistem jaminan kesehatan sendiri yang lebih efektif dan adaptif terhadap kondisi daerah.
“Setiap tahun Aceh mengeluarkan dana ratusan miliar untuk BPJS. Namun pelayanan masih terbatas, banyak pembatasan, dan prosesnya lambat. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius,” ujarnya di Banda Aceh, Rabu (22/4/2026).
Soroti Sistem Terpusat
Menurut Yulis, persoalan utama terletak pada sistem pengelolaan yang masih terpusat secara nasional. Dana yang disetorkan oleh daerah masuk ke skema pusat, sementara pemerintah daerah tidak memiliki kontrol penuh terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Akibatnya, ketika terjadi kendala pelayanan, pemerintah daerah dinilai sulit melakukan intervensi secara langsung dan cepat.
Otonomi Aceh Dinilai Belum Maksimal
Yulis menilai, Aceh memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem kesehatan mandiri, mengingat adanya payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Menurutnya, otonomi khusus seharusnya dimanfaatkan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih cepat, fleksibel, dan tidak berbelit.
“Dengan sistem mandiri, dana yang selama ini keluar bisa langsung digunakan untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit, menambah tenaga medis, dan mempercepat pelayanan,” jelasnya.
Dorong Sistem Profesional dan Berkelas
Selain itu, Yulis juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga asuransi berstandar internasional guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Aceh.
Ia menegaskan bahwa sistem yang kuat dan profesional menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas.
“Kalau ingin pelayanan bagus, sistemnya juga harus kuat. Jangan terus bergantung jika hasilnya belum maksimal,” tegasnya.
Perlu Kajian Mendalam
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa wacana pembentukan BPJS mandiri harus melalui kajian komprehensif agar tidak bertentangan dengan regulasi nasional serta tetap berkelanjutan dari sisi pembiayaan.
Desakan ini menjadi sinyal meningkatnya tuntutan publik terhadap reformasi layanan kesehatan di Aceh. Bagi Jaringan Aneuk Syuhada, prinsip utamanya sederhana: anggaran besar yang dikeluarkan setiap tahun harus sebanding dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Eksplorasi konten lain dari acehpedia.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
