JAKARTA — Apresiasi dari International Monetary Fund (IMF) dan investor global yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu “bright spot” ekonomi dunia menjadi sinyal kuat keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.
Kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, serta sinergi antara otoritas moneter dan fiskal menjadi fondasi utama persepsi positif tersebut. Namun demikian, capaian ini dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan ekonomi ke depan yang semakin kompleks.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai Indonesia perlu melangkah lebih jauh, dari sekadar menjaga stabilitas menuju penguatan strategi pembiayaan pertumbuhan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Pengakuan ini tentu patut diapresiasi. Namun, tantangan saat ini bukan lagi soal stabil atau tidak, melainkan apakah kita memiliki arsitektur pendanaan yang kuat untuk menopang ambisi pertumbuhan ke depan,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, pendekatan kebijakan yang selama ini dijalankan—terutama dalam menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen dan rasio utang yang terkendali—merupakan fondasi penting. Meski demikian, pasar global kini menuntut transparansi lebih dalam terkait arah pembiayaan ekonomi Indonesia.
“Pasar tidak hanya melihat angka disiplin fiskal, tetapi juga ingin memahami ‘cerita besar’ di baliknya—bagaimana strategi pendanaan Indonesia ke depan dan seberapa kredibel jalur kebijakannya,” jelas Fakhrul.
Ia menekankan pentingnya transformasi komunikasi kebijakan fiskal dari pendekatan berbasis aturan (rule-based) menuju strategi yang lebih komprehensif (strategy-based). Pemerintah dinilai perlu lebih terbuka dalam menjelaskan sumber pembiayaan, komposisi pendanaan, hingga mitigasi risiko jangka menengah dan panjang.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kejelasan arah menjadi kunci. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pertumbuhan akan dibiayai,” katanya.
Lebih lanjut, Fakhrul menilai diversifikasi sumber pendanaan menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah meningkatnya biaya pembiayaan berbasis dolar dan perubahan struktur ekonomi global.
Ketergantungan terhadap mata uang kuat dinilai berpotensi meningkatkan beban pembiayaan. Karena itu, Indonesia didorong untuk mengembangkan alternatif pembiayaan, termasuk melalui skema local currency settlement.
“Likuiditas global tidak homogen. Ada sumber pembiayaan dengan biaya lebih rendah yang bisa dimanfaatkan, baik melalui kerja sama bilateral maupun inovasi instrumen keuangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peluang penggunaan mata uang dengan biaya lebih rendah, seperti offshore renminbi (CNH), guna mendukung efisiensi perdagangan dan investasi bilateral.
Di sisi lain, penguatan kemitraan internasional yang telah dibangun pemerintah bersama Bank Indonesia dinilai perlu diarahkan lebih konkret, tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga membuka akses pembiayaan baru.
“Kerja sama internasional harus menghasilkan manfaat nyata, seperti diversifikasi investor, akses likuiditas baru, dan perluasan penggunaan mata uang lokal,” tegasnya.
Dalam lanskap global yang semakin terfragmentasi, negara yang mampu mengamankan sumber pembiayaan alternatif sekaligus mengkomunikasikan strateginya secara jelas akan memiliki keunggulan kompetitif.
Fakhrul menegaskan bahwa stabilitas ekonomi yang telah dicapai Indonesia merupakan modal awal untuk melangkah lebih jauh.
“Stabilitas adalah titik awal, bukan tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikannya sebagai kekuatan untuk membiayai pertumbuhan, memperluas ruang kebijakan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari acehpedia.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Respon (1)