Safrizal Tegaskan Keselamatan Warga Tidak Bisa Dikompromikan dalam Pemulihan Infrastruktur
ACEHPEDIA.COM | BANDA ACEH – Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam seluruh proses rehabilitasi infrastruktur di kawasan Tajuk Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pembatasan kendaraan bertonase besar yang masih diberlakukan di Jembatan Enang-Enang pascabanjir bandang dan longsor yang sempat memutus jalur nasional Bireuen–Takengon.
Menurut Safrizal, kebijakan tersebut merupakan langkah mitigasi untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga agar jembatan tetap dapat difungsikan bagi kendaraan yang memenuhi batas keamanan.
“Mengizinkan jembatan tetap beroperasi adalah upaya kita memulihkan denyut nadi ekonomi Gayo, tetapi membatasi kendaraan berat untuk sementara waktu adalah langkah taktis demi menyelamatkan nyawa. Kita tidak boleh lalai atau berkompromi dengan risiko saat proses mitigasi sedang berjalan,” tegas Safrizal.
Satgas PRR Aceh Percepat Penguatan Struktur Jembatan
Menanggapi kekhawatiran masyarakat dan pelaku usaha akibat pembatasan tonase kendaraan, Satgas PRR Aceh langsung menginstruksikan percepatan penguatan struktur Jembatan Enang-Enang.
Langkah tersebut menjadi solusi jangka menengah agar aktivitas masyarakat tetap berjalan sambil menunggu pembangunan jembatan permanen yang telah diprogramkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh pada tahun 2027.
Penguatan struktur dinilai menjadi pilihan paling realistis untuk menjaga konektivitas kawasan Gayo tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalan.
Gotong Royong Warga Dinilai Sebagai Modal Sosial Berharga
Safrizal juga mengapresiasi inisiatif masyarakat yang secara swadaya bergotong royong membuka jalur alternatif setelah bencana.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan tingginya solidaritas masyarakat Aceh dalam menghadapi situasi darurat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa seluruh upaya penanganan infrastruktur tetap harus didampingi oleh kajian teknis agar tidak menimbulkan risiko baru.
“Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun, informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” ujarnya.
Dorong Transparansi Informasi kepada Masyarakat
Sebagai tindak lanjut, Posko Wilayah Satgas PRR Aceh memfasilitasi koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, serta tokoh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Salah satu fokus utama adalah meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait proses rehabilitasi.
Safrizal meminta BPJN Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyampaikan perkembangan kajian teknis, progres penguatan jembatan, hingga rencana pembangunan permanen secara berkala kepada warga.
Menurutnya, komunikasi yang baik akan mengurangi kesimpangsiuran informasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Selama ini warga mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” katanya.
Jalur Alternatif Diusulkan Dibuka Terbatas
Selain transparansi informasi, Satgas PRR Aceh juga mendorong pemanfaatan terbatas terhadap jalur alternatif yang sebelumnya dibuka secara swadaya oleh masyarakat.
Apabila hasil kajian teknis BPJN menyatakan jalur tersebut aman digunakan, akses tersebut diusulkan dibuka khusus bagi kendaraan ringan guna mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal.
Safrizal menilai pemerintah perlu memberikan respons positif terhadap setiap inisiatif masyarakat yang bertujuan membantu percepatan pemulihan pascabencana.
“Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” ujarnya.
Pemulihan Pascabencana Harus Cepat, Aman, dan Bermartabat
Safrizal menegaskan bahwa Satgas PRR Aceh akan terus menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar proses rehabilitasi berjalan lebih efektif.
Pendekatan yang mengedepankan keselamatan, komunikasi terbuka, dan kolaborasi lintas sektor diyakini menjadi kunci utama mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap konektivitas jalur nasional Bireuen–Takengon dapat segera pulih sepenuhnya tanpa mengorbankan aspek keselamatan masyarakat yang menjadi prioritas utama.
