ACEHPEDIA.COM |Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh bersama GeRAK Aceh kembali menggelar Forum Suara Warga sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan publik di ibu kota Provinsi Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu (10/5/2026), menjadi bukti komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Forum yang dihadiri berbagai elemen masyarakat tersebut berlangsung interaktif. Sejumlah perwakilan warga menyampaikan policy brief atau rekomendasi kebijakan terkait isu pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan perempuan, hingga persoalan kebencanaan di Kota Banda Aceh.
Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal yang hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Jalaluddin, para asisten, dan kepala dinas terkait, menyatakan bahwa forum tersebut menjadi ruang penting untuk mendengar langsung suara masyarakat.
Forum Suara Warga Jadi Ruang Kolaborasi
Illiza menegaskan bahwa policy brief melalui Forum Suara Warga yang disampaikan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kritik, tetapi sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap pembangunan Kota Banda Aceh.
“Kami memandang policy brief ini bukan sekadar masukan, tetapi sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai,” ujar Illiza.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan kota. Karena itu, partisipasi masyarakat dinilai sangat penting agar pembangunan dan pelayanan publik benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menyebut Forum Suara Warga sebagai bentuk nyata keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi dan masukan masyarakat.
Pemko Banda Aceh Fokus Benahi Sektor Pendidikan
Dalam Forum Suara Warga tersebut, isu pendidikan menjadi salah satu perhatian utama masyarakat. Berbagai persoalan seperti pungutan liar, perundungan, hingga implementasi sistem zonasi turut dibahas.
Illiza mengatakan Pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian serius terhadap persoalan tersebut karena berkaitan langsung dengan rasa keadilan dan kenyamanan belajar peserta didik.
Sebagai langkah konkret, Pemko Banda Aceh telah menerbitkan surat edaran wali kota terkait larangan pungutan di satuan pendidikan.
Surat edaran tersebut tidak hanya memuat larangan pungutan liar, tetapi juga diperkuat dengan sosialisasi kepada pihak sekolah serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat.
“Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem zonasi agar pemerataan akses pendidikan dapat berjalan lebih adil,” ujarnya.
Selain itu, Pemko Banda Aceh juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan guru sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan.
Pelayanan Kesehatan Humanis Jadi Prioritas
Di sektor kesehatan, Forum Suara Warga menyampaikan sejumlah persoalan terkait kualitas layanan kesehatan, transparansi informasi rumah sakit, hingga pemahaman masyarakat terhadap sistem BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Illiza mengatakan Pemko Banda Aceh terus melakukan peningkatan fasilitas kesehatan sekaligus memperkuat edukasi masyarakat terkait akses layanan kesehatan.
Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak hanya berbicara soal fasilitas dan kemampuan teknis tenaga medis, tetapi juga menyangkut empati dan pendekatan humanis kepada pasien.
“Selain peningkatan fasilitas, kami terus mendorong pembinaan tenaga kesehatan agar tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan pasien,” kata Illiza.
Ia juga menyebut kualitas layanan kesehatan di Banda Aceh mulai menunjukkan peningkatan dengan akses layanan yang semakin baik dan sistem pelayanan yang mulai lebih terstandarisasi.
Investasi dan UMKM Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, Illiza mengungkapkan bahwa Pemko Banda Aceh terus berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai program strategis.
Salah satunya melalui peningkatan investasi daerah yang hingga kini telah mencapai Rp167,7 miliar dari 1.197 proyek kegiatan ekonomi.
Selain itu, pemerintah kota juga memperkuat program pemberdayaan UMKM, pelatihan tenaga kerja, hingga intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Berbagai upaya ini mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan terbukanya peluang usaha baru,” ujarnya.
Meski demikian, Illiza mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu diperkuat, seperti akses permodalan, perlindungan terhadap praktik rentenir dan pinjaman online, serta keterhubungan antara pelatihan kerja dan kebutuhan pasar.
Pemko Banda Aceh Perkuat Sistem Drainase dan Lingkungan
Persoalan banjir dan lingkungan hidup juga menjadi perhatian dalam Forum Suara Warga tersebut.
Illiza menjelaskan bahwa Pemko Banda Aceh terus melakukan penguatan sistem drainase perkotaan guna mengurangi risiko banjir dan memperkuat ketahanan kota terhadap bencana.
Pada tahun 2025, pemeliharaan drainase telah dilakukan sepanjang 90,6 kilometer. Sementara pada tahun 2026 ditargetkan pemeliharaan sepanjang 58,3 kilometer disertai pembangunan saluran baru di sejumlah titik rawan genangan.
“Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas aliran air sekaligus mengurangi titik genangan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat,” jelasnya.
Selain penguatan drainase, Pemko Banda Aceh juga terus mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan menuju konsep zero waste city.
Pemerintah kota turut memperluas ruang terbuka hijau dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Illiza Tegaskan Pembangunan Harus Inklusif
Di akhir kegiatan, Illiza menegaskan bahwa pembangunan kota harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Karena itu, Pemko Banda Aceh berkomitmen memperkuat pendekatan inklusi bagi perempuan, penyandang disabilitas, anak muda, dan kelompok rentan lainnya.
Ia juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan masyarakat sipil demi mewujudkan pembangunan kota yang lebih baik.
“Kami tidak melihat ini sebagai kritik semata, tetapi sebagai energi bersama untuk memastikan bahwa pembangunan Kota Banda Aceh benar-benar hadir dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujar Illiza.
Forum kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif. Puluhan warga dari berbagai kalangan tampak antusias menyampaikan aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada pemerintah kota.
