ACEHPEDIA.COM | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas rampungnya pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum atau Jembatan Kutablang A di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang telah dibuka untuk lalu lintas umum pada Minggu (20/9).
Menurut Mendagri, berfungsinya kembali jembatan yang berada pada jalur nasional Banda Aceh-Medan tersebut menjadi bagian penting dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir November 2025.
“Saat meninjau wilayah terdampak bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jembatan-jembatan yang rusak harus segera dipulihkan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Pembukaan Jembatan Krueng Tingkeum hari ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan tersebut. Negara hadir tidak hanya pada saat tanggap darurat, tetapi juga hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi tuntas dilaksanakan,” kata Tito.
Jembatan Krueng Tingkeum dibangun sebagai pengganti jembatan yang sebelumnya rusak akibat banjir bandang dan sempat memutus salah satu akses transportasi utama di Aceh. Selama proses pembangunan jembatan permanen, pemerintah terlebih dahulu menghadirkan jembatan Bailey untuk menjaga konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, kontraktor lokal, serta berbagai pihak lainnya yang terlibat dalam upaya pemulihan pascabencana.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bireuen, jajaran TNI dan Polri, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mendukung percepatan pemulihan pascabencana. Semangat gotong royong dan kerja sama lintas sektor inilah yang menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito berharap hadirnya kembali Jembatan Krueng Tingkeum dapat memperlancar mobilitas warga, distribusi logistik, pelayanan publik, dan aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah Aceh.
“Pemulihan infrastruktur adalah fondasi penting bagi kebangkitan daerah terdampak bencana. Karena itu, pemerintah akan terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi hingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Saya juga meminta Kaposkowil Satgas PRR Aceh untuk terus menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi yang erat dengan semua pihak di lapangan, agar setiap kendala yang ada tidak menjadi penghambat bagi kerja besar pemulihan Aceh,” pungkasnya. []
