ACEHPEDIA.COM | Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI resmi disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat dikonfirmasi Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pengunduran Diri Gibran Disampaikan di Gedung Nusantara III
Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB. Ia membawa map putih dan didampingi petugas pengawalan. Mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, ia langsung menuju lantai tujuh untuk menemui Ketua MPR.
Muzani menerima Gibran bersama sejumlah Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Edhie Baskoro Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, dan Kahar Muzakir.
Setelah pertemuan singkat, Gibran meninggalkan gedung melalui lobi tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Sebelumnya, ia dilaporkan berpamitan dengan pejabat dan pegawai Sekretariat Wakil Presiden.
Menurut Muzani, Gibran menyampaikan surat tersebut sebagai tanda pengunduran diri dari jabatan Wapres. “Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Rapat Gabungan MPR Digelar Jumat
Muzani menyebut MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi jabatan Wapres. Ketentuan itu merujuk pada peraturan perundang-undangan dan ketatanegaraan.
Pimpinan MPR menggelar rapat pada hari yang sama. Hasilnya, MPR akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Rapat gabungan itu membahas empat agenda. Pertama, menentukan tanggal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres. Kedua, menyepakati langkah pimpinan MPR menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon pengganti.
“Rapat ketiga, untuk membentuk tim verifikasi berkas calon Wapres yang diajukan oleh Presiden. Dan keempat, rapat guna menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf Ketetapan MPR RI,” tutur Muzani.
Latar Polemik Dokumen Pendidikan
Penyerahan surat berlangsung di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran. Polemik itu terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang menjadi objek perkara hukum dan putusan Mahkamah Agung (MA). Sumber tidak menyebut alasan pengunduran diri tersebut [CEK].
Sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan itu terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wapres.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan jumlah pengusul sudah memenuhi syarat minimal 25 anggota dari lebih dari satu fraksi. Usulan akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Pada Selasa (10/11/2026), Gibran menyatakan akan mengikuti saran Presiden Prabowo untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden.
Dasar Konstitusional Pengisian Jabatan
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme saat Wapres berhalangan. MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah. Penyerahan surat dan pengisian jabatan Wapres merupakan tahapan ketatanegaraan yang harus berjalan sesuai ketentuan.
