ACEHPEDIA.COM | JAKARTA – Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) tidak hanya membawa perubahan dalam aktivitas digital, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi keamanan siber. Salah satu teknologi yang menjadi perhatian adalah agentic AI, yakni sistem kecerdasan artifisial yang mampu menjalankan serangkaian tindakan secara mandiri berdasarkan tujuan dan instruksi tertentu.
Mengantisipasi potensi penyalahgunaan teknologi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat koordinasi untuk menjaga keamanan infrastruktur digital nasional.
Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pola serangan siber yang semakin kompleks, termasuk ancaman yang memanfaatkan sejumlah agen AI untuk menjalankan aktivitas secara terkoordinasi.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyampaikan bahwa komunikasi antara kedua lembaga dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap perkembangan ancaman siber global.
Pernyataan tersebut disampaikan Nezar setelah menghadiri peluncuran Data Center Equinix Phase 2 di Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
“Komdigi dengan BSSN melakukan koordinasi terkait dengan ancaman serangan siber yang sedang terjadi,” ujar Nezar.
Menurutnya, perkembangan teknologi AI membuat pola ancaman digital perlu diantisipasi melalui kesiapan lintas lembaga dan keterlibatan para pelaku ekosistem digital.
Mengenal ancaman agentic AI dalam serangan siber
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut adalah penggunaan agentic AI untuk mendukung aktivitas serangan siber.
Berbeda dengan sistem AI yang umumnya merespons perintah atau menghasilkan informasi berdasarkan permintaan pengguna, sistem berbasis agen AI dapat menjalankan beberapa tahapan pekerjaan secara berurutan. Sistem tersebut dapat menerima tujuan, menentukan langkah, menggunakan perangkat atau sumber daya tertentu, kemudian melanjutkan tindakan sesuai hasil yang diperoleh.
Kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai pekerjaan yang sah, seperti otomatisasi layanan, pengolahan data, dan peningkatan produktivitas. Namun, apabila disalahgunakan, kemampuan serupa juga berpotensi mendukung aktivitas berbahaya di ruang digital.
Dalam konteks keamanan siber, sekumpulan agen AI dapat digunakan untuk menjalankan sejumlah tahapan serangan secara terkoordinasi. Misalnya, aktivitas pengumpulan informasi, pemindaian sistem, hingga pelaksanaan tindakan terhadap target digital.
Nezar menjelaskan bahwa pola ancaman tersebut melibatkan sekumpulan agen yang dapat bergerak untuk menjalankan aktivitas serangan siber.
“Ada semacam agentic AI, sekumpulan agent-agent yang memang bergerak untuk melakukan serangan-serangan cyber ini,” ungkapnya.
Perkembangan ini menjadi perhatian karena otomatisasi dapat mengubah cara serangan siber dijalankan. Aktivitas yang sebelumnya membutuhkan banyak tahapan manual berpotensi dilakukan dengan dukungan sistem otomatis yang saling berinteraksi.
Meski demikian, keberadaan teknologi AI tidak secara otomatis berarti sebuah sistem akan melakukan serangan. Risiko penyalahgunaan bergantung pada tujuan penggunaan, akses yang diberikan, konfigurasi sistem, serta pengawasan terhadap aktivitas agen tersebut.
Karena itu, penguatan keamanan digital perlu memperhatikan perkembangan teknologi sekaligus memastikan sistem yang digunakan memiliki mekanisme pengendalian dan perlindungan memadai.
Kemkomdigi dan BSSN memiliki peran berbeda
Dalam menghadapi ancaman tersebut, Kemkomdigi dan BSSN menjalankan fungsi yang saling berkaitan sesuai kewenangan masing-masing.
Nezar Patria menjelaskan bahwa penanganan operasional keamanan infrastruktur kritikal digital merupakan kewenangan BSSN. Sementara itu, Kemkomdigi mengambil peran dalam mengoordinasikan langkah antisipasi bersama para pelaku ekosistem digital.
Pembagian peran ini penting karena keamanan ruang digital nasional melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, penyedia infrastruktur teknologi informasi, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan digital.
Kemkomdigi berupaya membangun koordinasi dengan ekosistem tersebut agar langkah pencegahan dapat dilakukan secara bersama-sama. Namun, pelaksanaannya tetap memperhatikan arahan dan kebijakan teknis dari BSSN.
“Komdigi mencoba mengambil langkah-langkah bersama dengan ekosistem bagaimana mengantisipasi serangan siber ini. Namun demikian kita menunggu juga arahan dari BSSN apa yang harus kita lakukan,” jelas Nezar.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan ancaman siber tidak cukup dilakukan oleh satu lembaga. Dibutuhkan komunikasi dan koordinasi agar respons terhadap potensi serangan dapat berjalan selaras.
Infrastruktur digital juga memiliki keterkaitan dengan berbagai layanan penting, sehingga gangguan terhadap sistem tertentu berpotensi memengaruhi aktivitas organisasi, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi.
Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga dan penguatan sistem pengamanan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan digital.
BSSN lakukan simulasi dan penguatan infrastruktur
Nezar menyampaikan bahwa BSSN telah melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman serangan siber berbasis AI.
Langkah tersebut antara lain mencakup pelaksanaan simulasi serangan dan penguatan sejumlah infrastruktur digital nasional.
Simulasi menjadi salah satu cara untuk menguji kesiapan sistem dan personel dalam menghadapi skenario gangguan keamanan. Melalui kegiatan tersebut, berbagai kemungkinan serangan dapat dipelajari sehingga organisasi memiliki gambaran mengenai langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi insiden nyata.
Selain simulasi, penguatan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menghadapi gangguan. Upaya ini dapat berkaitan dengan evaluasi perlindungan jaringan, pengamanan akses, pemantauan aktivitas sistem, serta kesiapan pemulihan apabila terjadi insiden.
“Kita juga mendapat informasi dari BSSN kalau mereka juga melakukan semacam antisipasi bahkan simulasi sampai dengan memperkuat sejumlah infrastruktur digital yang kita miliki,” kata Nezar.
Meski demikian, rincian mengenai skenario simulasi, jenis infrastruktur yang diperkuat, serta bentuk ancaman yang menjadi fokus pengujian belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan tersebut.
Langkah antisipasi ini menjadi bagian dari upaya membangun kesiapan nasional di tengah perubahan lanskap keamanan siber yang terus berkembang.
Infrastruktur digital kritikal perlu mendapat perlindungan
Ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital membuat keamanan infrastruktur teknologi informasi menjadi semakin penting. Berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, transaksi ekonomi, layanan pemerintahan, hingga pengelolaan data, kini bergantung pada sistem digital.
Gangguan terhadap infrastruktur tertentu dapat menimbulkan dampak yang meluas apabila sistem tersebut menjadi penopang layanan penting.
Dalam situasi seperti ini, keamanan siber tidak hanya berkaitan dengan perlindungan perangkat komputer atau jaringan internet. Aspek tersebut juga mencakup perlindungan data, pengelolaan akses, pengawasan aktivitas, kesiapan menghadapi insiden, serta kemampuan memulihkan layanan setelah terjadi gangguan.
Kemunculan teknologi berbasis agen AI menambah kebutuhan untuk mengevaluasi sistem keamanan secara berkala. Organisasi perlu memahami bagaimana teknologi otomatis berinteraksi dengan jaringan dan aplikasi, termasuk batas akses yang diberikan kepada sistem tersebut.
Penggunaan AI dalam lingkungan digital juga membutuhkan pengawasan yang memadai. Sistem yang diberi kemampuan menjalankan tindakan secara otomatis harus memiliki pembatasan kewenangan, pencatatan aktivitas, serta mekanisme penghentian apabila terjadi perilaku yang tidak sesuai.
Prinsip tersebut relevan tidak hanya bagi lembaga pemerintah, tetapi juga bagi perusahaan, penyedia layanan digital, dan organisasi yang mengelola data masyarakat.
Kolaborasi ekosistem digital menjadi bagian dari kesiapsiagaan
Upaya menghadapi ancaman siber tidak dapat sepenuhnya bergantung pada teknologi pengamanan. Kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarpihak juga berperan dalam menentukan efektivitas penanganan insiden.
Dalam konteks ini, langkah Kemkomdigi untuk membangun koordinasi dengan pelaku ekosistem digital menjadi salah satu bagian dari pendekatan pencegahan.
Penyelenggara sistem elektronik dan pengelola infrastruktur digital perlu memperhatikan keamanan sistem yang mereka operasikan. Pemantauan secara berkala, pembaruan perangkat lunak, pengelolaan hak akses, serta pengujian keamanan merupakan bagian dari praktik perlindungan yang perlu diterapkan.
Di sisi pengguna, kewaspadaan terhadap pesan mencurigakan, tautan palsu, pencurian identitas, dan penyalahgunaan akun tetap diperlukan. Serangan siber tidak selalu dimulai dengan pembobolan teknologi yang rumit. Kelalaian pengguna dan lemahnya pengamanan akun juga dapat membuka peluang bagi pelaku kejahatan digital.
Karena itu, peningkatan literasi keamanan digital perlu berjalan seiring dengan penguatan teknologi dan kebijakan perlindungan infrastruktur.
Menjaga keamanan digital di tengah perkembangan AI
Koordinasi Kemkomdigi dan BSSN memperlihatkan bahwa perkembangan AI perlu diikuti dengan kesiapan menghadapi risiko penyalahgunaannya. Teknologi yang mampu menjalankan tugas secara otomatis dapat memberikan manfaat besar, tetapi juga membutuhkan pengendalian agar tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang merugikan.
Bagi Indonesia, perlindungan infrastruktur digital menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik.
Langkah antisipasi melalui simulasi, penguatan infrastruktur, serta koordinasi dengan pelaku ekosistem digital diharapkan dapat meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan pola serangan siber.
Ke depan, tantangan keamanan digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi yang digunakan untuk menyerang, tetapi juga oleh kesiapan sistem pertahanan dalam mendeteksi, merespons, dan memulihkan gangguan.
Melalui koordinasi lintas lembaga dan keterlibatan seluruh ekosistem digital, pemerintah berupaya memastikan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial tetap diimbangi dengan perlindungan yang memadai bagi infrastruktur dan layanan digital nasional.
