ACEHPEDIA.COM |Banda Aceh – Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr. Safrizal ZA, menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan bertanggung jawab terkait proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Workshop Kreator Informasi Lokal yang berlangsung di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan yang digagas Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia itu diikuti berbagai organisasi dan pegiat media lokal di Aceh. Workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas para kreator informasi dalam menyampaikan konten yang edukatif, faktual, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Safrizal mengatakan, keberadaan pers dan penyampai informasi memiliki posisi sangat penting dalam sistem demokrasi modern. Menurutnya, di era digital saat ini siapa yang menguasai informasi akan memiliki pengaruh besar terhadap opini publik.
“Siapapun yang menguasai informasi maka ia bisa menguasai dunia,” ujar Safrizal dalam paparannya.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital membuat arus informasi menjadi sangat cepat dan nyaris tanpa batas. Informasi dapat diproduksi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.
Namun di tengah derasnya arus informasi tersebut, Safrizal mengingatkan pentingnya memastikan pesan yang disampaikan benar-benar dipahami masyarakat secara tepat.
“Di era demokrasi dan kebebasan pers saat ini, informasi sangat mudah dibuat dan disebarkan. Karena itu penting memastikan informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat,” katanya.
Menurut Safrizal, tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal kecepatan informasi, tetapi juga akurasi dan kualitas isi pesan yang diterima publik.
Apresiasi Workshop Kreator Informasi Lokal
Dalam kesempatan itu, Safrizal memberikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah menyelenggarakan Workshop Kreator Informasi Lokal di Banda Aceh.
Ia berharap pelatihan tersebut mampu melahirkan kreator konten yang profesional, informatif, serta mampu menyajikan informasi secara benar dan berimbang.
“Kegiatan ini sangat penting karena nantinya publik akan terbantu mendapatkan informasi yang benar dari para pembuat konten,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan kreator informasi lokal memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menyampaikan perkembangan pemulihan pascabencana kepada masyarakat secara transparan dan mudah dipahami.
Posko PRR Siap Suplai Informasi Pemulihan Pascabencana
Safrizal juga menegaskan bahwa Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) siap mendukung para kreator informasi dengan menyediakan data dan perkembangan terbaru terkait penanganan Pemulihan Pascabencana di Aceh.
Ia mengatakan, pihaknya akan terus menyuplai informasi secara berkala agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan.
“Kami berkomitmen membantu para kreator konten dengan menyuplai informasi secara berkala terkait penanganan pascabencana hidrometeorologi Sumatra di Aceh,” katanya.
Menanggapi berbagai kritik masyarakat yang menilai penanganan pemulihan pascabencana berjalan lambat, Safrizal memberikan penjelasan terkait kondisi nyata di lapangan.
Menurutnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak bisa dilakukan secara instan karena cakupan wilayah terdampak sangat luas serta memiliki tantangan geografis dan teknis yang kompleks.
“Ada yang mengatakan pemerintah lambat menangani bencana. Tidak bisa kita katakan lambat, karena cakupan wilayah terdampak sangat luas dan kebutuhan masyarakat di setiap daerah juga berbeda-beda,” jelasnya.
Ia memastikan pemerintah tetap berupaya agar seluruh masyarakat terdampak mendapatkan penanganan secara menyeluruh tanpa ada yang tertinggal.
“Kita pastikan seluruhnya tertangani, no one left behind,” tegas Safrizal.
Pembangunan Huntara dan Huntap Terus Berjalan
Safrizal mengungkapkan bahwa saat ini Aceh masih berada dalam status masa transisi darurat hingga Juli 2026. Dalam masa tersebut, fokus pemerintah adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
Beberapa prioritas utama yang terus dikejar meliputi pembangunan hunian sementara (huntara), penyediaan pangan, serta layanan kesehatan bagi warga terdampak.
Ia menyebutkan, pembangunan hunian tetap (huntap) komunal telah dilakukan di Aceh Utara melalui dukungan Kemenko Polkam dan BNPB. Selain itu, terdapat 71 lokasi usulan huntap komunal dari pemerintah daerah yang kini siap dibangun.
“Pembangunan ini membutuhkan verifikasi yang matang, terutama terkait legalitas lahan dan tingkat kerawanan lokasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujarnya.
Pemerintah Siapkan Sumur Bor dan Revitalisasi Infrastruktur
Selain pembangunan hunian, pemerintah juga terus mempersiapkan berbagai program pemulihan infrastruktur dan sektor pertanian.
Safrizal mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan ratusan sumur bor baru untuk menghadapi ancaman El Nino kering yang diperkirakan terjadi mulai Agustus 2026.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan perbaikan sawah, revitalisasi sungai, serta rekonstruksi infrastruktur penting lainnya yang terdampak bencana.
“Pemerintah bergerak terus. Kita butuh ratusan sumur bor baru dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya akan dibangun secara bertahap,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Safrizal menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh tidak hanya mengejar target waktu, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Menurutnya, seluruh proses pembangunan harus melalui kajian mendalam agar hasil pemulihan benar-benar berkelanjutan dan mampu memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana di masa mendatang.
“Pembangunan kembali bukan semata mengejar tenggat waktu, tetapi memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi memberikan dampak positif jangka panjang bagi Aceh,” pungkasnya.
