ACEHPEDIA.COM |Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi pemulihan ekonomi pascabencana Sumatra melalui berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak. Fokus utama pemerintah saat ini tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi warga agar aktivitas usaha dan kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), bantuan sosial pascabencana, hingga relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan program pemulihan ekonomi pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah Dorong Distribusi Komoditas Pertanian Aceh
Dalam kunjungannya, Ferry Irawan menghadiri kegiatan panen sekaligus pelepasan pengiriman komoditas kentang dan alpukat dari Kabupaten Aceh Tengah menuju DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Program tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara PT Pos Indonesia dan Rumah Tani Nusantara dalam memperkuat rantai distribusi hasil pertanian masyarakat Aceh sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Pascabencana.
“Melalui integrasi distribusi ini, diharapkan hasil panen petani dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya logistik yang lebih efisien. Langkah ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi petani, tetapi juga mendukung stabilitas distribusi pasokan antarwilayah,” ujar Ferry Irawan dalam siaran pers yang diterima Jumat (8/5/2026).
Ia mengapresiasi sinergi antara BUMN dan sektor pertanian lokal dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana Sumatra, khususnya di sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
Hingga saat ini, Rumah Tani Nusantara telah mendistribusikan sekitar 1.200 ton komoditas pertanian dari Aceh Tengah ke Pulau Jawa. Komoditas tersebut meliputi cabai, kentang, durian, dan alpukat.
Huntara di Bener Meriah Dihuni 222 Keluarga
Selain meninjau distribusi hasil pertanian, Ferry Irawan bersama Bupati Bener Meriah juga mengunjungi lokasi huntara di Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
Hunian sementara tersebut dibangun Kementerian Pekerjaan Umum melalui BUMN Infrastruktur PT Waskita Karya. Sebanyak 228 unit huntara modular berbahan baja telah selesai dibangun dan dilengkapi berbagai fasilitas umum serta fasilitas sosial.
Fasilitas tersebut meliputi MCK, musala, gedung serbaguna, hingga area bermain anak untuk mendukung kenyamanan warga terdampak bencana.
Bangunan huntara itu telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pada 9 Maret 2026 dan kini telah dihuni oleh 222 keluarga dengan total sekitar 1.400 jiwa.
Bupati Bener Meriah memberikan apresiasi terhadap kualitas pembangunan huntara yang dinilai cepat dan baik sehingga masyarakat dapat segera menempati hunian yang layak.
Warga Terdampak Terima BLT dan Bantuan Modal Usaha
Pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bencana kepada warga terdampak yang tinggal di huntara.
Bantuan Pemulihan Ekonomi Pascabencana tersebut meliputi bantuan isi hunian sebesar Rp3 juta per keluarga, stimulus dukungan ekonomi Rp5 juta per keluarga, serta jaminan hidup sebesar Rp15 ribu per hari per jiwa pada tahap pertama.
Penyaluran BLT melalui PT Pos Indonesia di Kabupaten Bener Meriah dilaporkan telah mencapai realisasi sebesar 99 persen.
Menurut Ferry Irawan, bantuan ekonomi tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat memulai kembali usaha yang sempat terhenti akibat bencana.
Salah seorang warga terdampak, Imran, yang berprofesi sebagai pedagang mie ayam dan bakso, mengaku sangat terbantu dengan bantuan modal usaha yang diberikan pemerintah.
Meski demikian, ia berharap dapat memperoleh akses modal yang lebih besar agar usahanya bisa berkembang kembali secara maksimal.
Relaksasi KUR untuk UMKM Terdampak Bencana
Pemerintah juga memperkuat pemulihan ekonomi pascabencana Sumatra melalui kebijakan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di wilayah terdampak.
Kebijakan tersebut mencakup restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan, tambahan pembiayaan, kemudahan administrasi, hingga suku bunga nol persen pada tahun 2026 dan tiga persen pada tahun 2027.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah bersama PT Bank Syariah Indonesia juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap para debitur penerima fasilitas KUR yang mulai bangkit kembali menjalankan usahanya.
Bupati Aceh Tengah dan Bupati Bener Meriah berharap seluruh penyalur KUR dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Hingga 30 April 2026, penyaluran KUR di Provinsi Aceh tercatat mencapai Rp1,01 triliun. Sementara itu, Kabupaten Aceh Tengah mencatat penyaluran sebesar Rp33,63 miliar dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp19,79 miliar.
Angka tersebut menunjukkan peran penting program KUR dalam menjaga keberlangsungan usaha masyarakat pascabencana.
Pemerintah Fokus Bangkitkan Ekonomi Daerah
Ferry Irawan menegaskan pemerintah berharap seluruh fasilitas dan kemudahan melalui program KUR dapat dimanfaatkan optimal oleh pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas usaha.
Selain membantu pemulihan ekonomi masyarakat, program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri perwakilan Satgas Pascabencana Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat Bidang PU, PT Pos Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia, PT Waskita Karya, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, BPJS Ketenagakerjaan, dan Rumah Tani Nusantara.
