Breaking NewsBerita Nasional

Tarif Kurir Online: Komdigi Dengar Keluhan Pengemudi

7
×

Tarif Kurir Online: Komdigi Dengar Keluhan Pengemudi

Sebarkan artikel ini
Menkomdigi Meutya Hafid bertemu perwakilan organisasi pengemudi untuk membahas tarif kurir online di Jakarta
Kemkomdigi membuka ruang dialog dengan sejumlah perwakilan organisasi kurir transportasi online untuk membahas rencana penyusunan regulasi tarif layanan pengantaran barang dan makanan berbasis aplikasi, Jumat (20/11/2026). (Foto: Amiri Yandi/InfoPublik)

ACEHPEDIA.COM | Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar dialog dengan perwakilan organisasi pengemudi untuk membahas rencana regulasi tarif kurir online. Pertemuan itu membahas aturan tarif layanan pengantaran barang dan makanan berbasis aplikasi.

Organisasi yang hadir antara lain Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI), Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat), dan Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI). Pertemuan berlangsung di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Belum Ada Acuan Regulasi yang Seragam

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan layanan pengantaran barang dan makanan berbeda dengan layanan transportasi penumpang. Karena itu, menurutnya, diperlukan pengaturan tersendiri yang mengakomodasi kebutuhan pengemudi dan masyarakat pengguna.

Meutya menyebut belum ada rujukan regulasi yang seragam, baik di Indonesia maupun di sejumlah negara lain. “Karena ini bentuk teknologi baru, tidak ada satu rujukan acuan peraturan yang sama dari negara-negara, bahkan banyak negara yang justru belum memiliki. Indonesia berusaha kemudian membuat sebuah peraturan baru,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penyusunan aturan perlu melibatkan pengemudi yang langsung merasakan kondisi di lapangan. Masukan yang terkumpul akan dibahas bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan.

Tarif Kurir Online Dinilai Merugikan Pengemudi

Perwakilan FDTOI, Ade Putra, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi kurir online. Ia menyoroti rendahnya tarif, beban barang, sistem pembayaran, dan tidak adanya kompensasi waktu tunggu.

Menurut Ade, persaingan antaraplikator membuat tarif pengantaran terus turun. Ia menilai perusahaan aplikasi berlomba menawarkan harga murah untuk menarik konsumen, dan kondisi itu merugikan pengemudi.

Ade mencontohkan satu platform yang sebelumnya menetapkan tarif Rp9.200 untuk jarak di bawah empat kilometer. Kini, kata dia, tarifnya hanya sekitar Rp3.600 hingga Rp4.600 per pesanan.

Ia juga membandingkannya dengan layanan penumpang. “Untuk penumpang, satu orderan bisa Rp10.200. Sementara teman-teman kurir rata-rata hanya Rp3.000,” ungkap Ade.

Multistop, Barang Berisiko, dan Pencairan Lambat

Ade menjelaskan bahwa pengiriman barang lebih kompleks daripada mengantar penumpang. Pengemudi menghadapi barang yang beragam jenis dan ukurannya, serta harus mengantar beberapa paket ke sejumlah lokasi sekaligus.

Ia menyebut ada layanan instan, multistop, dan pengiriman banyak paket dalam satu perjalanan. Menurutnya, perhitungan tarif belum mempertimbangkan seluruh pekerjaan dan risiko pengemudi.

Pada layanan multistop, konsumen di tiap titik tetap membayar ongkos kirim. Namun, pengemudi merasa tambahan kerja dan waktu belum tercermin dalam pendapatan mereka.

Pengemudi juga kadang harus membawa barang besar, berat, atau berdimensi tidak biasa, yang menambah risiko keselamatan. Ade menambahkan, pengemudi yang menolak barang berisiko berpotensi dikenai sanksi atau suspensi platform sehingga pesanannya berkurang.

Atas dasar itu, ia berharap pemerintah menetapkan batas tarif bawah dan atas untuk pengantaran barang dan makanan. Besarannya diharapkan mempertimbangkan karakter kerja kurir, meski tidak harus sama dengan tarif penumpang.

Ia juga mengusulkan biaya tambahan untuk layanan multistop atau pesanan gabungan, serta kompensasi waktu tunggu di restoran atau lokasi pengambilan barang. Satu platform, menurut Ade, sudah menerapkan tambahan sekitar Rp5.000 untuk pemberhentian tambahan, tetapi dinilai belum menjawab rendahnya tarif dasar.

Perwakilan pengemudi lain mengungkapkan adanya platform yang menunda pencairan pendapatan sekitar satu minggu empat jam setelah pekerjaan selesai [CEK: durasi penundaan dan nama platform]. Hal ini dinilai memberatkan karena pengemudi butuh uang harian untuk bahan bakar dan makan.

Tanggapan Menkomdigi

Meutya mengapresiasi aspirasi para pengemudi. Ia mengakui sejumlah persoalan itu mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi.

“Ini masukannya sangat komplit, real, dan langsung to the point. Jadi kami juga berterima kasih. Memang dari yang kami cermati, bagian ini belum masuk,” kata Meutya.

Menkomdigi berharap dialog dengan komunitas dan serikat pengemudi menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih adil bagi semua pihak. Regulasi itu diharapkan tidak hanya menjaga keberlangsungan bisnis platform digital, tetapi juga menjamin kepastian tarif dan perlindungan bagi kurir online.