Teheran – Pemerintah Iran dilaporkan telah mengajukan sebuah proposal yang terdiri dari 10 poin kepada Amerika Serikat, dengan Pakistan bertindak sebagai mediator. Proposal ini diajukan pada awal April 2026 dan bertujuan untuk mengakhiri konflik serta membuka jalan menuju negosiasi gencatan senjata yang lebih luas.
Berdasarkan dokumen yang dirilis oleh media Iran dan dikonfirmasi oleh sejumlah sumber internasional, proposal tersebut mencakup tuntutan di bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Berikut adalah poin-poin utama yang diajukan:
-
Komitmen dari AS untuk menjamin tidak adanya agresi lebih lanjut terhadap Iran.
-
Pengakuan hak Iran untuk mempertahankan kendali atas Selat Hormuz.
-
Pengakuan hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium.
-
Pencabutan seluruh sanksi primer yang diberlakukan AS terhadap Iran.
-
Pencabutan seluruh sanksi sekunder AS terhadap Iran.
-
Pengakhiran semua resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang memberatkan Iran.
-
Pengakhiran resolusi Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terhadap Iran.
-
Pembayaran kompensasi atas kerugian yang diderita Iran selama periode konflik.
-
Penarikan seluruh pasukan tempur AS dari kawasan.
-
Penghentian permusuhan di semua front, termasuk di Lebanon.
Selain sepuluh poin tersebut, proposal ini juga mencantumkan beberapa tuntutan tambahan. Iran meminta agar kesepakatan apa pun yang dihasilkan disahkan melalui resolusi DK PBB yang mengikat secara hukum. Teheran juga menuntut pelepasan seluruh asetnya yang dibekukan di luar negeri serta jaminan jalur aman di Selat Hormuz selama masa negosiasi, meskipun koordinasi pengamanan tetap berada di bawah kendali angkatan bersenjata Iran.
Menurut sumber diplomatik, Pakistan menyampaikan proposal ini kepada pihak AS dalam rangka memfasilitasi dialog. Negosiasi lanjutan dijadwalkan akan berlangsung di Islamabad.
Menanggapi proposal tersebut, Presiden AS Donald Trump menyebut dokumen itu sebagai “dasar yang dapat diterapkan” (workable basis) untuk memulai negosiasi. Pemerintah AS dikabarkan telah menyetujui gencatan senjata sementara sebagai imbalan atas dibukanya kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Di sisi lain, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengeluarkan pernyataan bahwa persetujuan terhadap gencatan senjata sementara tidak berarti perang telah berakhir. Menurut pernyataan resmi Teheran, kesepakatan akhir tetap bergantung pada pemenuhan seluruh persyaratan yang diajukan Iran secara rinci.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari kedua belah pihak mengenai jadwal spesifik negosiasi di Islamabad. Perkembangan ini tetap menjadi perhatian komunitas internasional mengingat posisi strategis Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan minyak dunia.
