Berita Aceh

Layanan Dasar Pulih 100 Persen, Pemerintah Fokus Bangun 49.184 Hunian Tetap di Aceh Tahun 2027

5
×

Layanan Dasar Pulih 100 Persen, Pemerintah Fokus Bangun 49.184 Hunian Tetap di Aceh Tahun 2027

Sebarkan artikel ini

Banda Aceh– Pemerintah menyiapkan anggaran Rp58,97 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh selama periode 2026–2028. Aceh mendapat alokasi terbesar dibandingkan dua provinsi lainnya, yakni Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dari total komitmen pendanaan pemulihan sebesar Rp100,166 triliun.

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Dr. Safrizal ZA, dalam Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh, di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026, menerangkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai 7.142 kegiatan yang melibatkan Pemerintah Pusat dan daerah, dengan pekerjaan mencakup pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi, hingga normalisasi sungai dan muara.

Safrizal yang juga Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, per 18 November 2026, memaparkan, layanan dasar di Aceh telah kembali beroperasi normal. Pelayanan di seluruh rumah sakit dan puskesmas kembali normal, begitu pula layanan listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan telekomunikasi yang masing-masing mencapai pemulihan 100 persen. Pembangunan hunian sementara (huntara) juga hampir rampung, dengan capaian 99,83 persen.

Dengan begitu, peralihan dari penanganan darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dimulai pada 29 Juli 2026, setelah masa transisi darurat berakhir pada 28 Juli 2026. Keputusan tersebut merujuk pada Surat Gubernur Aceh Nomor 300.2/8539 tanggal 20 Juli 2026 tentang Pengakhiran Transisi Darurat yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas.

Dalam surat itu disebutkan bahwa penanganan darurat telah berjalan baik, situasi mulai pulih, dan layanan pemerintahan kembali berlangsung. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan masyarakat mulai bergeser dari penanganan kedaruratan menuju pembangunan yang bersifat permanen.

Pemulihan dirancang melalui beberapa tahapan. Pemulihan awal berlangsung pada Januari–Maret 2026, dilanjutkan rehabilitasi selama 2026–2027 dan rekonstruksi selama 2026–2028. Setelah periode tersebut, pemerintah akan melanjutkan penataan sistem ketangguhan jangka panjang untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana.

Di sektor pendidikan, dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal. Sementara itu, 71 sekolah masih menggunakan kelas darurat dan satu sekolah melaksanakan pembelajaran dengan menumpang.

Untuk sektor keagamaan, sebanyak 906 dari 918 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi. Masih terdapat 12 rumah ibadah yang belum dapat difungsikan kembali.

Pemulihan infrastruktur jalan juga menunjukkan perkembangan. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah kembali beroperasi. Sementara itu, dari 1.638 ruas jalan daerah, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional. Sebanyak 93 ruas lainnya masih dalam proses perbaikan.

Kondisi berbeda terlihat pada jembatan daerah. Dari total 655 unit yang terdampak, baru 386 unit atau 58,93 persen yang kembali fungsional. Infrastruktur ini menjadi salah satu perhatian dalam tahapan pemulihan berikutnya.

Pada sektor perumahan, pembangunan huntara telah mencapai 18.916 unit dari target 18.949 unit. Artinya, masih tersisa 33 unit yang belum selesai.

Adapun pembangunan huntap masih membutuhkan perhatian lebih besar. Dari target 49.184 unit, sebanyak 1.758 unit telah selesai dan 1.221 unit masih dalam proses pembangunan. Capaian hunian tetap yang telah selesai tercatat 3,57 persen.

Pembangunan hunian melibatkan sejumlah pihak, antara lain BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Polri, Yayasan Buddha Tzu Chi, Caritas, Kadin, dan Kemenko Polkam.

Pemerintah juga telah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) ke seluruh 18.422 rekening penerima atau mencapai 100 persen. Sementara itu, bantuan perbaikan rumah rusak ringan telah menjangkau 17.742 unit dengan nilai Rp266,13 miliar. Bantuan untuk rumah rusak sedang mencapai 12.919 unit senilai Rp387,57 miliar. Total bantuan perbaikan kedua kategori tersebut mencapai Rp653,70 miliar.

Penyaluran bantuan sosial juga hampir seluruhnya terealisasi. Bantuan isi hunian mencapai 99,34 persen atau Rp725,109 miliar dari alokasi Rp729,942 miliar. Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) terealisasi 99,09 persen atau Rp702,912 miliar dari Rp709,354 miliar. Sementara itu, bantuan stimulus ekonomi mencapai 99,06 persen atau Rp692,220 miliar dari alokasi Rp698,755 miliar.

Pada pemulihan ekonomi masyarakat, sebanyak 115 dari 127 pasar rakyat telah kembali beroperasi. Sebanyak 12 pasar lainnya masih membutuhkan penanganan.

Sektor pertanian juga menjadi bagian penting dalam agenda pemulihan. Bencana berdampak terhadap 57.171 hektare sawah yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Dari luasan tersebut, 27.483 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.405 hektare rusak sedang, dan 16.283 hektare rusak berat.

Dari target pemulihan 31.464 hektare sawah, sebanyak 28.706 hektare tercatat dalam proses konstruksi dan 24.322 hektare telah selesai dikerjakan. Capaian 77,30 persen yang dilaporkan merujuk pada target pemulihan, bukan keseluruhan luas sawah yang terdampak.

Di sektor kelautan dan perikanan, dampak bencana tercatat pada 30.417,17 hektare tambak, 1.953 unit keramba, serta 2.077 nelayan.

Pekerjaan lain yang menjadi perhatian adalah normalisasi sungai dan muara. Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi risiko luapan akibat tingginya sedimentasi, penyempitan alur sungai, serta penurunan kapasitas tampung air.

Dari target normalisasi 31 sungai, sebanyak 10 sungai telah selesai ditangani atau 32,26 persen. Sementara itu, 21 sungai lainnya masih dalam proses pengerjaan. Untuk normalisasi muara, dari target 23 lokasi, baru dua yang selesai atau 8,70 persen, sedangkan 21 lainnya masih dalam proses.

Pekerjaan normalisasi dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan kementerian serta lembaga terkait.

Secara keseluruhan, rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh 2026–2028 mencakup 7.142 kegiatan dengan nilai Rp58,973 triliun. Pemerintah pusat menanggung pembiayaan sebesar Rp39,036 triliun untuk 3.245 kegiatan, sedangkan pemerintah daerah mengalokasikan Rp19,938 triliun untuk 3.897 kegiatan.

Pada 2026, anggaran yang disiapkan mencapai Rp24,215 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Rp17,619 triliun untuk 1.362 kegiatan dan pemerintah daerah Rp6,596 triliun untuk 958 kegiatan.

Pada 2027, kebutuhan anggaran mencapai Rp20,219 triliun, terdiri atas Rp14,068 triliun dari pemerintah pusat untuk 884 kegiatan dan Rp6,150 triliun dari pemerintah daerah untuk 957 kegiatan.

Sementara itu, pada 2028, alokasi anggaran mencapai Rp14,539 triliun. Pemerintah pusat menyiapkan Rp7,347 triliun untuk 999 kegiatan dan pemerintah daerah Rp7,191 triliun untuk 1.982 kegiatan.

Rapat koordinasi dan harmonisasi tersebut diikuti oleh Pj Sekda Aceh Taufik, S.T., Kapoksahli Kodam Iskandar Muda Kolonel Kav. Depi Rio, perwakilan Polda Aceh, sejumlah perwakilan kementerian/lembaga, sejumlah bupati dan wakil bupati, kepala dinas/badan, dan sejumlah peserta lainnya.