ACEHPEDIA.COM | Takengon – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus berupaya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana yang melanda sejumlah wilayah. Upaya tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat melalui kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Desa pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dr. Imran, M.Si., M.A.Cd, ke Kabupaten Aceh Tengah, Kamis (14/05/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, M.SP, di ruang kerja Wakil Bupati. Pertemuan itu menjadi bagian dari tugas Tim Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wilayah Aceh yang sedang fokus mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah terdampak.
Dalam kunjungan tersebut, Dr. Imran hadir bersama Tim Satgas yang terdiri dari Kolonel Daniel dan Kombes Deni. Kehadiran tim pusat tersebut bertujuan memberikan motivasi sekaligus berdiskusi terkait strategi percepatan rehab rekon agar sarana dan prasarana terdampak bencana dapat kembali normal secepat mungkin.
Pertemuan penting itu dibuka oleh Kepala Bappeda Aceh Tengah, Jumadil Enka, yang juga bertindak sebagai moderator kegiatan. Dalam paparannya, Jumadil menjelaskan kondisi pascabencana yang masih dirasakan masyarakat Aceh Tengah hingga saat ini.
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, namun juga memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Bahkan, Aceh Tengah saat ini disebut menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi di Aceh akibat terganggunya distribusi komoditas.
“Sebagaimana yang telah Bapak Dirjen lihat, pascabencana banyak infrastruktur terdampak bencana. Dalam tangkapan kami di lapangan, Aceh Tengah menjadi kabupaten yang mengalami inflasi tertinggi di Aceh karena banyak komoditas yang belum dapat normal dipasarkan keluar Aceh akibat akses jalan yang masih darurat,” ujar Jumadil dalam pemaparannya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah akses transportasi yang rusak akibat longsor dan banjir membuat distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok menjadi terhambat. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga barang di pasaran.
Rehab Rekon Pascabencana Jadi Fokus Pemerintah
Usai pemaparan situasi terkini, Jumadil kemudian mempersilakan Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan untuk memberikan sambutan pembuka sekaligus menyampaikan harapan pemerintah daerah terhadap dukungan pemerintah pusat.
Dalam sambutannya, Muchsin Hasan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sangat membutuhkan arahan dan dukungan strategis dari pemerintah pusat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat serta tepat sasaran.
“Besar harapan kami melalui Bapak Dirjen terkait sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana dapat kami terima pencerahan berupa tips dan strategi yang dapat kami terapkan untuk mempercepat rehab rekon saat ini,” kata Muchsin.
Wabup Aceh Tengah juga menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder menjadi kunci penting dalam mempercepat pemulihan daerah pascabencana.
Menurutnya, percepatan perbaikan infrastruktur sangat penting demi mengembalikan aktivitas masyarakat, terutama sektor ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang sempat terganggu akibat bencana.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Desa Dr. Imran dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
Ia bahkan menyebut Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memiliki kepedulian tinggi terhadap percepatan penanganan pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya Aceh.
“Bapak Ketua Satgas PRR yaitu Bapak Mendagri sangat peduli dengan rehab rekon pascabencana di Sumatera khususnya Aceh. Saya kesini juga atas perintah beliau untuk membantu percepatan rehab dan rekon yang sedang kita laksanakan bersama,” ujar Imran.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat siap mendukung berbagai langkah percepatan yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk koordinasi lintas sektor dalam menangani infrastruktur yang terdampak bencana.
Menurutnya, percepatan rehab rekon harus dilakukan secara efektif agar masyarakat dapat segera kembali menjalani aktivitas normal tanpa terkendala kerusakan fasilitas umum.
Pemkab Aceh Tengah Diminta Tingkatkan Kinerja
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tengah, Andalika, turut memberikan penjelasan mengenai kondisi terkini di lapangan.
Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses pemulihan pascabencana. Salah satu kendala utama adalah masih terjadinya bencana susulan akibat curah hujan tinggi di sejumlah wilayah.
“Pada saat ini masih terdapat beberapa titik yang masih kami lakukan perbaikan darurat karena longsoran dan banjir masih terjadi apabila curah hujan tinggi,” jelas Andalika.
Ia menambahkan bahwa tim BPBD bersama instansi terkait terus siaga melakukan penanganan darurat guna memastikan akses masyarakat tetap dapat digunakan, terutama di wilayah rawan longsor.
Selain itu, BPBD Aceh Tengah juga terus melakukan pemantauan cuaca serta koordinasi dengan berbagai pihak guna meminimalisir risiko bencana susulan yang dapat menghambat proses rehab rekon.
Menutup rapat koordinasi tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan kembali menekankan pentingnya kerja cepat dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia meminta seluruh OPD terkait meningkatkan kinerja agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Muchsin berharap seluruh pihak dapat bergerak bersama dalam mempercepat pemulihan daerah, terutama perbaikan infrastruktur vital yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui Tim Satgas PRR, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah optimis proses rehab rekon pascabencana dapat berjalan lebih maksimal sehingga kondisi daerah dapat segera pulih seperti sediakala.
