Dana Judi Online Turun 12,9 Persen pada Semester I 2026
ACEHPEDIA.COM | Jakarta – Pemberantasan judi online tidak cukup dengan memblokir situs. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pencegahan harus berjalan bersama penegakan hukum. Pernyataan itu muncul saat perputaran dana judi online pada semester I 2026 turun 12,9 persen.
Angka tersebut dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dinilai menunjukkan perkembangan upaya pemerintah menekan perjudian digital. Namun, penegakan hukum terhadap bandar dan jaringan kejahatan dinilai masih perlu diperkuat.
Meutya menyampaikan hal itu dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber. Acara berlangsung di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ujar Meutya.
Menurut dia, pemutusan akses ke situs judi harus dilanjutkan dengan penelusuran pelaku, jaringan, dan aliran dana. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berperan dalam pencegahan dan pengawasan ruang digital. Polri bertugas menindak pelaku melalui proses hukum.
“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ungkapnya.
Salah satu bentuk penindakan adalah pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang dari aktivitas judi online. Bareskrim Polri mengumumkannya pada 16 November 2026. Dalam kasus itu, penyidik memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset sekitar Rp28 miliar.
Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk menelusuri rekening penampung. Penyidik juga berupaya mengungkap pihak yang mengendalikan jaringan dan memutus aliran dana yang menopang operasional kejahatan digital.
Jaringan Lintas Negara dan Rekening UMKM
Tantangan penanganan semakin kompleks karena pelaku beroperasi lintas negara. Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang dipakai teridentifikasi berada di Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Pelaku juga memakai berbagai kanal pembayaran untuk menyamarkan transaksi. Di antaranya QRIS dan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meutya mengingatkan agar penanganan rekening yang terindikasi dipakai untuk transaksi judi online dilakukan secara cermat. Tujuannya, masyarakat yang rekeningnya disalahgunakan tidak ikut terdampak.
“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” jelasnya.
Karena itu, koordinasi Kemkomdigi dan Polri dinilai penting. Fokusnya meningkatkan kemampuan investigasi digital, mempercepat pertukaran informasi, dan menelusuri jaringan yang memanfaatkan beragam layanan digital.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berupaya tidak hanya membatasi akses masyarakat terhadap konten perjudian. Pemerintah juga ingin membongkar jaringan pelaku, menindak bandar, dan memutus aliran dana yang menjaga keberlangsungan judi online.
