JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah mitigasi terpadu untuk menghadapi potensi musim kemarau panjang pada 2026 yang diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari biasanya.
Langkah ini dinilai penting karena dampak kemarau berpotensi mengganggu ketahanan air, pangan, hingga lingkungan di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo melalui Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Adenan Rasyid, mengatakan kondisi tersebut harus diantisipasi sejak dini melalui strategi yang terencana dan terintegrasi.
“Musim kemarau tahun 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan memiliki tingkat kekeringan di atas kondisi normal. Ini menjadi ancaman serius terhadap ketahanan air, pangan, dan lingkungan,” ujar Adenan dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan berkaitan dengan fenomena El Nino yang mulai terjadi pada Juli dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang mencapai 50–80 persen.
Kondisi ini berpotensi membuat musim kemarau lebih kering dari rata-rata, sehingga berdampak pada berbagai sektor. Mulai dari menurunnya debit sungai, berkurangnya volume waduk, hingga menipisnya cadangan air tanah.
Di sektor pertanian, kekeringan berisiko mengganggu pola tanam dan produktivitas. Sementara di sektor lingkungan, potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut, diperkirakan meningkat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian PU telah menyiapkan enam strategi utama. Di antaranya optimalisasi operasi tampungan air berbasis data, penguatan jaringan irigasi, peningkatan kesiapan infrastruktur, penyesuaian pola tanam, percepatan pembangunan sumber daya air, serta optimalisasi fungsi bangunan air.
Adenan menekankan bahwa keberhasilan mitigasi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Kita tidak dapat menghindari musim kemarau, namun kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Antisipasi, kecepatan, dan koordinasi adalah kunci,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan pihaknya siap memperkuat koordinasi, khususnya dalam penyediaan data klimatologi untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan iklim guna mencegah bencana hidrometeorologi, baik yang bersifat basah seperti banjir dan longsor, maupun kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan.
Melalui langkah mitigasi yang terencana dan kolaboratif, pemerintah berharap dampak musim kemarau panjang 2026 dapat ditekan sehingga tidak mengganggu stabilitas nasional, khususnya di sektor air, pangan, dan lingkungan.
Eksplorasi konten lain dari acehpedia.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
