BPS dan Pemkab Aceh Besar Perkuat Tata Kelola Data Lewat FGD PST dan EPSS

KOTA JANTHO – BPS bersama Pemkab Aceh Besar memperkuat tata kelola data daerah melalui Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dan pendampingan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), Selasa (28/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPS Aceh Besar ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas statistik sektoral yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.

FGD tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Bappeda Aceh Besar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Baitul Mal Aceh Besar, akademisi ISBI Aceh, hingga unsur masyarakat sipil.

Kepala BPS Aceh Besar, Rudi Hermanto, menegaskan bahwa data berkualitas merupakan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

“Data yang akurat menjadi dasar menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Tanpa data yang berkualitas, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas statistik daerah serta memastikan integrasi data antar instansi.

Selain itu, BPS memperkenalkan implementasi PST sebagai pintu utama layanan statistik publik yang memudahkan akses data secara cepat, transparan, dan terstandar.

“Kami berkomitmen menghadirkan layanan statistik yang mudah diakses dan terus membuka ruang bagi masukan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Bappeda Aceh Besar, Susi, menilai inovasi layanan digital BPS seperti fitur one sign access menjadi terobosan penting dalam mempermudah akses data secara lebih rinci.

“Jika dimanfaatkan secara optimal, data yang tersaji dapat menjadi acuan strategis dalam memetakan kondisi pembangunan daerah,” katanya.

Hal senada disampaikan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Besar, Irwansyah, yang menyoroti pentingnya penyajian data lebih detail, khususnya di sektor ketenagakerjaan.

“Data yang lebih rinci, seperti angka pengangguran, akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Sebagai penutup kegiatan, seluruh peserta FGD menandatangani pakta komitmen sebagai bentuk keseriusan bersama dalam memperkuat sistem statistik daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.